 |
| Forum Bersatu untuk Rekonsiliasi Jayawijaya (FOBERJA) - Jubi/Yuliana Lantipo |
Gerakan penyatuan yang dimotori oleh Forum Bersatu untuk Rekonsiliasi Jayawijaya (FOBERJA) itu melibatkan rakyat biasa, adat, agama, perempuan, pemuda-pemudi, hingga kader asli Baliem dari jajaran pemerintahan daerah sampai tingkat kepala kampung serta anggota dewan.
"Ini gerakan persatuan orang Baliem untuk mempertahankan identitas dan harga diri. Salah satunya dengan memilih pemimpin daerah harus putra-putri asli dari Lembah Baliem, yang jelas asal honai adatnya, marga turunan orang Jayawijaya," ujar Melkias Gombo, Ketua FOBERJA, kepada Jubi, di Wamena, usai kegiatan.
Antrian peserta seminar yang meminta kesempatan "pidato" menyatakan dukungan serta permintaan maaf atas persoalan masa lalu yang mengkotak-kotakan sesama anak lembah Baliem menjadi babak paling menarik dalam seminar tersebut.
"Atas nama pribadi dan keluarga, saya sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya," ucap Wasuok Demianus Siep, calon bupati, yang berpasangan dengan Ivan Tula, yang tidak lolos verifikasi dalam Pilkada Jayawijaya tahun 2008, kepada Ketua KPU periode itu, Yosephina Hubi.
Yosephina pun membalas memaafkan atas rumahnya yang dihancurkan dan belum ada perbaikan hingga saat ini. "Sampai sekarang sakit hati karena rumah saya yang hancur itu masih ada...tapi sekarang juga saya mau memaafkan," balasnya tegas sambil bersalaman sembari meminta semua merapatkan barisan dan saling mendukung untuk Jayawijaya.
LMA Jayawijaya tidak beri gelar gelar anak adat
Dalam forum yang juga dihadiri hampir seluruh kepala adat dari 19 honai adat itu juga digunakan tokoh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Jayawijaya dan seorang Kepala suku untuk meminta maaf atas "kehilafan" dan menyatakan secara resmi menarik kembali pemberian gelar anak adat kepada wakil Bupati Jayawijaya, John Banua, pada 15 November 2016.
"Gelar anak adat itu tidak sah!" Tegas wakil ketua LMA Jayawijaya, Herman Doga. "Gelar itu hanya dikasi sepihak saja oleh Carlos Hubi (Ketua LMA), tidak sah juga karena tidak bicara dengan kita tua-tua yang lain, tidak ada orang-orang dari honai-honai adat yang lain, jadi kami tidak akui," jelasnya.
Sementara itu, Humas LMA Jayawijaya, Andreas Wetapo, menjelaskan bahwa posisi LMA adalah sebagai mitra pemerintah dan tidak mengurus hal-hal seperti pemberian gelar anak adat ataupun pemberian marga dari suku-suku di wilayah itu.
Terkait pemberian gelar anak adat, yang ramai dibahas media masa pada akhir 2016 lalu, Andreas mengatakan, "Pada waktu itu bukan berikan gelar adat, tetapi hanya berikan rekomendasi karena beliau mau maju bupati 2018. Kami mitra pemerintah jadi kami tidak pilih-pilih, kami dukung semua yang minta. Kalau urusan berikan marga atau angkat anak adat itu harus di honai adat dan disaksikan oleh semua kepala adat. Ada aturan adat," jelasnya.
Pernyataan LMA Jayawijaya mendapat sambutan meriah dari tepukan tangan ratusan orang yang hadir dalam Gedung Ukumearek Asso itu. "Waaa.....waa....waa...." Ucapan sambutan kepada LMA.
Regulasi perlindungan adat Jayawijaya
Lince Kogoya, seorang senioritas yang vocal pada isu perempuan dan adat, meminta para kader DPRD Jayawijaya untuk membentuk Panitia Khusus yang membahas dan mengeluarkan peraturan perlindungan terhadap masyarakat adat Jayawijaya.
"Saya minta teman-teman di dewan membentuk Pansus untuk mengeluarkan regulasi tentang perlindungan masyarakat adat, khususnya Jayawijaya. Jangan kita pulang kosong-kosong dari seminar ini, saya minta dengan hormat," ucap Lince Kogoya yang juga Camat Wamena Kota itu.
Ketua Panitia Seminar, Linus Yakobus Wuka, mengatakan puncak rangkaian kegiatan akan dilakukan dengan Deklarasi tentang Persatuan orang Jayawijaya pada Jumat (hari ini) di halaman Kantor DPRD Jayawijaya.
"Deklarasi Persatuan orang Jayawijaya ini akan kita sampaikan bersama seluruh masyarakat asli Jayawijaya di hadapan wakil-wakil rakyat, bahwa kami sudah Bersatu dan kami mau pemimpin daerah ini harus putra-putri asli Lembah Baliem," ucapnya. (*)
Sumber: Jubi Papua
0 comments:
Post a Comment