Oleh. Ismail Asso
Kajian macam ini merupakan wacana dan sarana intelectual exercise bagi kalangan muda mahasiswa Papua untuk memperdalam wawasan pengetahuan ilmiahnya. Dasar pikiran saya sistem noken bukan budaya Papua. Sistem noken sedang diberlakukan karena banyak faktor keterbatasan geografis,pendidikan akses jalan dll.
Kedepan sistem pelanggaran HAM seperti ini perlu diperbaiki apapun alasannya karena alasan keterbatasan negara pemerintah dalam membangun Papua selama puluhan tahun belakangan ini dimaklumi bahwa hambatannya adalah soal distribusi surat suara, sarana bagi pengenalan dan sosialisasi calon pemimpin erat terkait dengan infrasruktur dan Supra struktur pembangunan Papua jauh dari kata masih terisolir.
Pengabaian pembangunan oleh negara selama puluhan tahun terakhir Papua integrasi kewilayah Indonesia lebih khusus akses pendidikan bagi rakyat Papua dipedalaman berdampak akses pengetahuan, infrastruktur wilayah terisolir, banyak hal keterbatasan sebagai alasan masuk akal pelanggaran hak asasi manusia diberlakukan Pemilu Sistem Noken sebagai kelanjutan sistem PEPERA tahun 1962.
Sistem PEPERA diperhalus dan kini didandani pakaian budaya Papua dinamai sebagai "Pemilu sistem noken", yakni sistem "all vote one mane" atau istilah hiperbola ala negara sistem otoriter model kita disini (Indonesia) Papua pinjam nama Noken jadi "pemilu sistem noken".
Pada dasarnya sistem noken atau "all man one vote" ini persis sama dengan sistem PEPERA dulu tahun 1962, saat dimana Papua dipaksa gabung kedalam NKRI. Sistem all man one vote (banyak orang disuarakan /diwakili satu orang model ini melanggar hak asasi manusia. Karena manusia tak mewakili diri sendiri tapi diwakilkan oleh orang lain.
Kalau kita tarik lebih jauh sistem ini masuk pada etika agama. Dulu dosa seseorang dititip pada Paus agar diampuni. Protestan keluar dari sistem itu dan memanjatkan doa sendiri tanpa diwakilkan Paus tradisi Roma ditinggalkan dan pengakuan dosa langsung ke Tuhan tanpa titip sama Paus agar diwakilkan memintakan permohonan maaf pada Tuhan atas dosa.
Demikian dalam teologi Islam ada ayat ;
"Laa taziro waa zirotu wizro ukhti".
Bahwanya tidak ada dosa warisan segala apa baik buruk perbuaatan seseorang dipikul sendiri. Teologi Islam tak mengenal dosa warisan. Interpretasi nilai teologis dalam kehidupan praksis mempengaruhi pembuatan aturan hidup / perda, UU, PP dan sejenisnya hingga peraturan Kepala Kampung.
Intinya sejak lahirnya Komisi Hal Asasi Manusia, dan lahirnya sistem Revolusi Politik Prancis dengan asas Liberti (kebebasan), humanity (kemanusiaan), egalirity (persamaan derajat) sebagai tonggak politik demokrasi sudah tidak relevan sistem all man one vote atau istilah hiperbola di Papua dengan embel-embel simbol lokal pakai nama Noken jadi "pemilu sistem noken".
Bagi saya kedepan pemilu sistem noken perlu dihapus karena tak menganggap orang Papua sebagai manusia melainkan tak lebih sebagai benda mati alias almarhum tapi punya nama dan haknya dan kewajibannya sebagai manusia diwakili orang yang tak dikenal dan mengenal.
Intinya kedepan sistem pemilu model ini perlu disempurnakan kalau bukan dihapus selamanya karena tak menganggap manusia Papua sebagai manusia seutuhnya.
Ini yang saya.lihat kawan-kawan Papua banyak yang belum mengerti maksud saya.
____________________________________
Coretan Lawas. Kolonial Land 22 Juli 2018
Kajian macam ini merupakan wacana dan sarana intelectual exercise bagi kalangan muda mahasiswa Papua untuk memperdalam wawasan pengetahuan ilmiahnya. Dasar pikiran saya sistem noken bukan budaya Papua. Sistem noken sedang diberlakukan karena banyak faktor keterbatasan geografis,pendidikan akses jalan dll.
Kedepan sistem pelanggaran HAM seperti ini perlu diperbaiki apapun alasannya karena alasan keterbatasan negara pemerintah dalam membangun Papua selama puluhan tahun belakangan ini dimaklumi bahwa hambatannya adalah soal distribusi surat suara, sarana bagi pengenalan dan sosialisasi calon pemimpin erat terkait dengan infrasruktur dan Supra struktur pembangunan Papua jauh dari kata masih terisolir.
Pengabaian pembangunan oleh negara selama puluhan tahun terakhir Papua integrasi kewilayah Indonesia lebih khusus akses pendidikan bagi rakyat Papua dipedalaman berdampak akses pengetahuan, infrastruktur wilayah terisolir, banyak hal keterbatasan sebagai alasan masuk akal pelanggaran hak asasi manusia diberlakukan Pemilu Sistem Noken sebagai kelanjutan sistem PEPERA tahun 1962.
Sistem PEPERA diperhalus dan kini didandani pakaian budaya Papua dinamai sebagai "Pemilu sistem noken", yakni sistem "all vote one mane" atau istilah hiperbola ala negara sistem otoriter model kita disini (Indonesia) Papua pinjam nama Noken jadi "pemilu sistem noken".
Pada dasarnya sistem noken atau "all man one vote" ini persis sama dengan sistem PEPERA dulu tahun 1962, saat dimana Papua dipaksa gabung kedalam NKRI. Sistem all man one vote (banyak orang disuarakan /diwakili satu orang model ini melanggar hak asasi manusia. Karena manusia tak mewakili diri sendiri tapi diwakilkan oleh orang lain.
Kalau kita tarik lebih jauh sistem ini masuk pada etika agama. Dulu dosa seseorang dititip pada Paus agar diampuni. Protestan keluar dari sistem itu dan memanjatkan doa sendiri tanpa diwakilkan Paus tradisi Roma ditinggalkan dan pengakuan dosa langsung ke Tuhan tanpa titip sama Paus agar diwakilkan memintakan permohonan maaf pada Tuhan atas dosa.
Demikian dalam teologi Islam ada ayat ;
"Laa taziro waa zirotu wizro ukhti".
Bahwanya tidak ada dosa warisan segala apa baik buruk perbuaatan seseorang dipikul sendiri. Teologi Islam tak mengenal dosa warisan. Interpretasi nilai teologis dalam kehidupan praksis mempengaruhi pembuatan aturan hidup / perda, UU, PP dan sejenisnya hingga peraturan Kepala Kampung.
Intinya sejak lahirnya Komisi Hal Asasi Manusia, dan lahirnya sistem Revolusi Politik Prancis dengan asas Liberti (kebebasan), humanity (kemanusiaan), egalirity (persamaan derajat) sebagai tonggak politik demokrasi sudah tidak relevan sistem all man one vote atau istilah hiperbola di Papua dengan embel-embel simbol lokal pakai nama Noken jadi "pemilu sistem noken".
Bagi saya kedepan pemilu sistem noken perlu dihapus karena tak menganggap orang Papua sebagai manusia melainkan tak lebih sebagai benda mati alias almarhum tapi punya nama dan haknya dan kewajibannya sebagai manusia diwakili orang yang tak dikenal dan mengenal.
Intinya kedepan sistem pemilu model ini perlu disempurnakan kalau bukan dihapus selamanya karena tak menganggap manusia Papua sebagai manusia seutuhnya.
Ini yang saya.lihat kawan-kawan Papua banyak yang belum mengerti maksud saya.
____________________________________
Coretan Lawas. Kolonial Land 22 Juli 2018
0 comments:
Post a Comment