 |
| Octovianus Motte/ Photo Ist |
PAPUA bagi mayoritas rakyat Indonesia, adalah tanah yang dicintai sekaligus dilupakan. Tidak banyak yang mau tahu dan peduli bahwa di Papua segala klaim tentang Indonesia sebagai bangsa yang peramah, harmonis, dan cinta damai adalah bohong belaka. Bagi rakyat Papua, kehadiran Negara Indonesa lengkap dengan aparatusnya hanya berarti sebagai perampasan tanah, pencaplokan dan eksploitasi besar-besaran kekayaan alamnya, pembunuhan tanpa perikemanisaan, penangkapan, pemukulan, pemenjaraan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penyebaran penyakit, genosida kultural, rasisme, diskriminasi, dan segala bentuk keburukan yang tak pernah bisa dibayangkan oleh pendiri Republik Indonesia.
Tidak heran jika kemudian muncul perlawanan dari rakyat Papua untuk merdeka dari Indonesia. Perlawanan-perlawanan ini tentu saja mengalami represi yang sangat brutal dan kejam dari pemerintah Indonesia. Tetapi, hingga saat ini pemerintah Indonesia terbukti gagal meredam aksi-aksi perlawanan tersebut. Bahkan bentuk-bentuk dan metode-metode perlawanan itu semakin berkembang dan meluas.
Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan gerakan perlawanan rakyat Papua tersebut, Coen Husain Pontoh, Pemimpin Redaksi IndoPROGRESS, mewawancarai Octovianus Mote, Sekretaris Jenderal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat. Wawancara ini sebelumnya telah dimuat di IndoPROGRESS TV, pada 25 Mei 2016, dan ditranskip oleh Mikael Kudiai untuk Papua Bicara. Berikut wawancara lengkapnya:
Kita mau ngomong-ngomong tentang perjuangan Papua. Sebagai sekjen ULMWP, coba diceritakan kapan organisasi ini berdiri, di mana dan tujuannya apa?
Organisasi ini dibentuk pada tahun 2014 di Port Vila, Vanuatu. Ini untuk menindaklanjuti permintaan Melanesians Leaders di Port Moresby, Papua New Guinea (PNG). Pertemuan itu untuk merespon atau follow up pertemuan-pertemuan Melanesia Spearhead Group (MSG) sebelumnya.
Jadi sejarahnya itu mulai dari tahun 2013, pada saat MSG merayakan 25 tahun berdirinya organisasi itu, lalu para anggota pemimpin MSG keliling ke seluruh Negara-negara Melanesia untuk mengumpulkan data dan kira-kira untuk 25 tahun ke depan, masalah apa yang perlu diselesaikan. Para pemimpin MSG keliling di setiap Negara dan bertemu dengan siapa saja, mengumpulkan pendapat dan menentukan strategi MSG ke depan.
Nah, di dalam perjalanan itu, di seluruh wilayah Melanesia penyelesaian masalah Papua menjadi perhatian yang paling utama. Pada bulan Agustus 2013 itu, di New Caledonia, pemimpin MSG telah memutuskan tiga hal utama yang sangat signifikan: pertama, diakuinya West Papua Inalienable Right for Self Determination; kedua, entah pribadi atau kelompok, mereka harus bicara dengan Indonesia tentang masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah luar biasa di West Papua; dan ketiga, mereka juga membicarakan kemungkinan diterimanya West Papua menjadi anggota yang diwakili oleh West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL). Tetapi tiba-tiba Indonesia manuver masuk melalui Fiji dengan mengatakan, kalau soal keanggotaan, bagaimana kalau menteri-menteri MSG berkunjung ke Indonesia dulu dan melihat langsung kenyataan yang terjadi.
Berdasarkan diplomasi ini, lalu para pemimpin MSG mengatakan, kita pergi melihat terlebih dahulu di West Papua. Lalu dikirim satu delegasi, menteri-menteri luar negeri MSG ke West Papua. Tetapi Vanuatu mengatakan tidak mau ikut karena hal ini akan direkayasa oleh Indonesia. Lalu, setelah para menteri MSG balik dari Indonesia, dibuat pertemuan di Port Moresby dan diputuskan lamaran keanggotaan West Papua melalui WPNCL itu tetap terbuka. Tetapi kalian melamar lagi dengan catatan kalian bersatu dulu, bentuk satu organisasi persatuan yang mampu menyatukan gerakan-gerakan orang West Papua.
Sesudah itu, Vanuatu mengatakan kami akan membiayai seluruh komponen persatuan orang Papua.
Sebenarnya proses persatuan, sudah dilakukan mulai dari bawah dan sudah mengerucut pada tiga organisasi induk perjuangan yang eksis di West Papua, yaitu WPNCL, Parlemen Nasional West Papua (PNWP) yang keanggotaannya, salah satunya, adalah Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB). Jadi, tiga kelompok besar ini datang ke Port Vila, Vanuatu dan proses rekonsiliasi di fasilitasi oleh Dewan Gereja Pasifik atau The Pacific Conference of Churches (PCC). Lalu pemerintah Vanuatu mengeluarkan biaya dan karena ini didukung oleh MSG, tentu saja PNG berusaha untuk membantu formasi.
Kalau kita memakai WPNCL saja, dianggap organisasi-organisasi West Papua pecah karena ini hanya koalisi, maka kami membentuk United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Lalu ketika kita united kami langsung melamar di MSG pada 5 Februari 2015.
Apa tujuannya?
Tujuan dibentuknya ULMWP adalah, pertama, memperjuangkan West Papua menjadi full members di MSG; kedua,memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri sampai Papua merdeka. Jadi, the goal itu Papua merdeka.
Apa capaian ULMWP sejauh ini?
Dari segi struktur organisasi, kita memilih hanya lima orang di dalam pertemuan itu dan hanya memilih Sekertaris Jenderal (Sekjen) dan Juru Bicara (Jubir), karena ketua dari pada perjuangan ini mesti di tanah air (West Papua).
Jadi tiga pendiri, mereka adalah dewan komite yang memiliki kewenangan untuk memberikan mandat atas nama rakyat West Papua kepada kami, untuk memperjuangkan kemerdekaan di tingkat internasional. Oleh karena itu, posisinya tidak ada ketua. Ketua ada di West Papua. Perjuangan itu ada di West Papua. Yang ada hanya Sekjen yang mengorganisir semua diplomasi perjuangan ini, baik di West Papua, mau pun di luar negeri untuk mencapai tujuan kemerdekaan itu.
Lalu saya terpilih secara bulat sebagai Sekjen untuk tiga tahun masa kerja dan Benny Wenda terpilih sebagai Jubir. Di tambah dengan tiga anggota Rex Rumakiek, Jacob Rumbiak, Leonie Tanggahma.
Yang juga menarik adalah dalam konstitusi kami itu sepertiga dari pada kepemimpinan itu, paling tidak satu, harus selalu perempuan. Jadi dari lima orang itu, minimal harus ada perempuan.
Lalu yang menarik dari perjuangan-perjuangan sebelumnya lagi adalah di tanah air, kami punya kantor penghubung, dimana mereka ini yang mewakili dari tiga elemen ini, yaitu Victor Yeimo dari PNWP, Markus Haluk dari NRFPB, dan Sem Awom dari WPNCL. Selain itu, yang menarik juga adalah mereka ini pemimpin generasi di bawah saya. Mereka yang memimpin mobilisasi di tanah air, maka seluruh komponen di seluruh tanah air bersatu di bawahi oleh ULMWP. Terlihat ketika pada 2 Mei 2015 kemarin, seluruh tanah air melakukan aksi masa mendukung ULMWP menjadi full members di MSG.
Kalau kita bicara program, apa program jangka pendek, menengah, dan panjang ULMWP?
Program yang paling utama itu adalah kami betul-betul perkuat akar kami di Pasifik.
Kalau ibarat di dalam sistem kolonial, sebuah Negara yang menjajah itukan mengikat daerah jajahan dengan berbagai macam cara.
Jadi, di Papua proses kemerdekaan sudah kami mulai dari dibentuknya ULMWP, tadi. Jadi, mindset kami, masyarakat di Papua itu ada di Pasifik.
Jalur hubungan kami itu, dari Jayapura, Fiji, Suva, Port Vila, Honiara, dan kemudian luar negeri. Tidak ada orientasi sekarang untuk Jayapura, Jakarta, terus ke luar negeri. Kami putuskan hubungan. Eksistensi kami adalah keluarga Melanesia. Kami keluarga Pasifik. Kami bukan Indonesia.
Lalu berikutnya, Gereja Kemah Injili (GKI) di Tanah Papua, juga masuk menjadi anggota The Pacific Conference of Churches (PCC). Kemudian gereja Kingmi, yang di pimpin oleh Pdt. Dr. Benny Giay tahun ini (2016) akan masuk sebagai anggota gereja-gereja Kingmi di Pasifik. Kemudian akan disusul oleh Gereja Baptis. Juga Gereja Katolik yang sudah mengangkat Papua, walau pun gereja Katolik di Jayapura belum bersuara. Tetapi di Pasifik, dari Australia, seluruh Pasifik, beberapa waktu lalu ada 35 uskup di PNG berkunjung ke Jayapura.
Jadi, kalau kita melihat hal ini kami sudah putus hubungan dan jaringan perlahan-lahan dengan Indonesia dan kami akan masuk ke macam-macam organisasi di Pasifik. Dan itu sebabnya, misalnya, beberapa waktu lalu di London, Inggris, pemimpin-pemimpin dari Pasifik Selatan, bersama-sama datang dan mengumumkan hak penentuan nasib sendiri di parlemen Inggris.
Pada saat kami di terima sebagai Observer (pengamat) di MSG, yang menarik adalah pidato dari Perdana Menteri Fiji, Josaia Voreqe Bainimarama, salah satu pemimpin yang paling dekat sekali dengan MSG, dia mengatakan, jangan terima ini sebagai sebuah kekalahan. Kalian diterima sebagai observer saja, tetapi kalian kembali untuk menyusun strategi lebih jauh untuk beberapa tahun ke depan. Dan itu, bagi kami, hal itu yang paling penting.
Nah, kami, kembali kepada MSG, karena MSG dibentuk untuk membantu perjuangan Papua Barat dengan Kanaki. Itu dari awal dibentuk untuk membebaskan wilayah-wilayah yang masih dijajah oleh kolonial, yaitu Prancis dan Indonesia.
Kalau melihat sekarang ini kan, eskalasi perhatian soal Papua ini meningkat di dunia internasional. Yang paling terbaru kan di Inggris kemarin. Bagaimana, pak Octo melihat soal respon pemerintah Indonesia terhadap peningkatan eskalasi ini?
Soal persoalan Papua, diplomasi Indonesia selalu tutupi. Semua yang terjadi di Papua di buat seakan tidak ada masalah. Saya sebagai mantan wartawan Kompas, memahami politik Indonesia yang menjalankan rezim ini secara baik sekali.
Indonesia di bawah pola budaya Orde Baru, yang mampu meredam persoalan, seakan-akan tidak ada masalah. Hal ini yang sampai saat ini mereka lakukan di Papua.
Sampai beberapa waktu lalu, mereka membawa surat protes kepada Jeremy Corbyn, ketua Partai Buruh di Inggris, karena melihat dia vokal mendukung hak penentuan nasib sendiri untuk Papua. Surat resmi pemerintah Indonesia itu di antar oleh Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI untuk protes terhadap sikap Jeremy tersebut. Hal ini sangat menarik.
Pada saat pertemuan mau diadakan di Inggris, Dubes RI di London, Rizal Sukma, yang juga adalah teman angkatan saya sewaktu mahasiswa di Bandung, mengatakan kepada saya bahwa jangan menganggap kedatangan Fadli Zon itu adalah pertemuan resmi, karena ini hanya dua orang anggota parlemen yang akan bicara dan tidak ada artinya. Saya sudah telepon parlemen Inggris, saya sudah cek departemen luar negeri.
Dan dia (Fadli Zon) lupa bahwa yang hadir di situ adalah delegasi dari Negara-negara Pasifik. Mereka ada dalam ruangan pertemuan itu. Juga dia lupa bahwa dari opposition leader parlemen Inggris yang akan hadir dan membuka secara resmi pertemuan itu.
Ini kan ada tawaran proposal dialog damai Jakarta-Papua oleh Indonesia. Bagaimana sikap ULMWP?
Kalau soal dialog, sebetulnya kami sudah berjuang dari tahun 2000. Kami mau mewujudkan hak penentuan nasib sendiri melalui dialog. Itu keputusan Kongres Rakyat Papua (KRP) II tahun 2000. Selama ini kami terus melobi dengan Indonesia, tetapi Indonesia tidak pernah merespon sama sekali.
Lalu di MSG, itu menerima Indonesia untuk meng-update posisi mereka sebagai opposition dan kami sebagai observer. Tujuannya agar kami dan Indonesia bisa duduk dan bicara di MSG. Hanya itu tujuannya. Supaya dua-dua di terima di dalam MSG.
Karena itu kondisinya, ketua MSG, Perdana Menteri Salomon Island, Manasseh Sogavare mengirim surat mau berkunjung ke Indonesia, antara lain untuk mengajak pemerintah Indonesia untuk berdialog. Karena itu, mereka di terima dalam kondisi itu.
Tetapi yang Indonesia lakukan adalah mereka tidak mau menerima tawaran itu. Jadi coba bayangkan, bahwa Indonesia ini anggota di MSG dan Manasseh berkunjung ke semua wilayah yang tergabung dalam MSG. Kami dari ULMWP, terus mendukung inisiatif MSG untuk negosiasi dengan Indonesia dengan mempergunakan MSG sebagai media, karena hanya di situ kami bisa bertemu. Mereka ada di situ, kami juga ada di situ.
Jadi dalam kampanye dialog ini ada dua posisi yang sangat berseberangan, satu menginginkan dialognya menuju pada penentuan nasib sendiri, satunya dialog yang tidak ingin penentuan nasib sendiri itu terjadi. Dari pihak ULMWP, apa tawaran yang dipersiapkan agar dialog ini bisa terselenggara?
Kalau bagi kami, soal agenda dialog Indonesia boleh ajukan konsep mereka, kami juga ajukan konsep kami. Yang paling penting adalah kita duduk dulu lalu kita bicara. Tetapi Indonesia belum ajukan konsep mereka jadi bagaimana kita mau lakukan dialog dengan mereka? Kami sangat siap untuk berdialog dengan Indonesia, tetapi paling penting itu kedua pihak harus datang dan duduk dulu.
Jadi tampaknya tidak ada perbedaan diplomasi dan strategi dari pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono ke pemerintahan Jokowi?
Tidak ada sama sekali. Bahkan menurut saya, kalau melihat hal ini cara Jokowi membangun Papua, hanya terlalu banyak janji dan retorika tetapi implementasi di Papua sama sekali tidak ada. Contohnya saja, pembangunan pasar. Hanya pasar, yang hanya pembangunan konstruksi saja yang uangnya bisa ambil dari Freeport seperti dulu Gus Dur meminta uang dari Freeport untuk diadakan KRP II di Jayapura, itu kan bukan uangnya Negara. Nah, hal itu saja sampai saat ini, sama sekali tidak dilaksanakan oleh presiden Jokowi.
Jadi, jangankan bicara tentang politik di Papua, ini sebuah bangunan pasar mama-mama Papua saja Jokowi ini omong kosong.
Menurut saya, Papua itu benar-benar di bawah kendali Militer. Mengapa? Kita lihat saja kalau Luhut Binsar Pandjaitan, inikan jelas Jenderal Kopasus! Dia yang memblokir semua inisiatif pembangunan dari Jokowi. Jadi semua pembangunan di Papua di bawah kendali dia. Yang jelas Luhut lah yang melindungi kepentingan militer di Papua.
Papua sebagai proyeknya militer itu sama sekali tidak berubah. Baik di zaman SBY, mau pun pemimpin sipil yang dikendalikan oleh jenderal kopasus.
Kalau sekarang kita masuk ke Papua. Sekarang ini kan di Papua sedang gencar dengan proyek-proyek investasi yang mengambil alih tanah-tanah adat, kemudian merampas dan menggusur penduduk yang bermukim di atas tanah-tanah itu. Bagaimana respon dari ULMWP?
Terus terang, mandat kami yang paling utama memperjuangkan kemerdekaan. Jadi, ULMWP tidak banyak bekerja secara langsung terkait hal itu. Kami hanya memberi dukungan kepada jaringan-jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada untuk bersuara. Misalnya, kami sebagai pemimpin politik meminta untuk memberitahukan kepada rakyat bahwa apa pun yang terjadi di bawah ini perlu di datakan kemudian dilaporkan kepada lembaga-lembaga kemanusiaan.
Kami juga memberi dukungan terhadap pembentukan kelompok-kelompok pejuang pembela HAM yang juga beroperasi di sana untuk terus mendorong mereka bahwa perjuangan kemerdekaan itu harus kita cari di segala elemen. Jadi ini bukan lewat ULMWP saja untuk hak penentuan nasib sendiri, tetapi kami juga terus memberi dukungan pada setiap elemen dalam mencari keadilan. Karena kami di ULMWP hanya lima orang, kami hanya mendorong bahwa semua yang diperjuangkan lewat LSM-LSM juga sangat penting. Jangan menganggap bahwa nanti setelah merdeka baru hal-hal ini nanti kita urus. Semua elemen harus bergerak, karena kolonialisme Indonesia lahir dari berbagai macam kebijaksanaan di Papua. Dan itu adalah senjata kami, di dalam diplomasi internasional.
Oleh karena itu tugas kami adalah memberdayakan semua jaringan gerakan yang ada untuk bersama-sama berjuang. Pengalaman-pengalaman penjajahan itu perlu dihidupkan. Masa lalu mau pun yang sedang terjadi. Ini perlu didokumentasikan, itu yang kami pakai sebagai peluru.
Kemarin, di united nation sini, masalah Papua didorong dan dimasukkan sebagai salah satu contoh oleh semua lembaga-lembaga dan LSM-LSM Internasional. Hal-hal yang mereka bicarakan adalah terkait perusahan-perusahan asing, eksploitasi SDA, misalnya Freeport yang mempergunakan militer untuk melakukan pelanggaran HAM, mau pun kebebasan berpendapat dan berekspresi, juga hak kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Jadi kemarin itu menjadi momen yang paling luar biasa.
 |
| Ilustrasi oleh Alit Ambara (Nobodycorp) |
Kemudian, ada kebijakan baru yang ingin dilakukan oleh pemerintahan SBY menyangkut penyelesaian kasus HAM berat di Papua itu. Bagaimana tanggapan ULMWP?
Kalau bagi kami, Indonesia saat ini tidak perlu melakukan propaganda. Kalau kriminal, ya, apakah dengan perlakukan Indonesia selama ini akan mengubah cara pandang dan hidup kita orang Papua? Tidak akan pernah. Indonesia itu penjajah.
Sampai kapan pun kami mengetahui bahwa Indonesia akan terus memberikan gula-gula politik (Otonomi Khusus Papua) untuk kami orang Papua. Semua itu omong kosong.
Kita lihat saja nanti. Apakah mereka, para pembunuh pembunuh itu, betul-betul mampu membawa pelanggaran HAM ke pengadilan atau tidak?
Jadi posisi organisasi itu pelanggaran HAM, kalian lakukan penyelesaiannya. Tetapi posisi ULMWP adalah tetap memperjuangkan penentuan nasib sendiri?
Iya. Indonesia itu penjajah. Saya selalu memuji KRP II pada tahun 2000. Sangat luar biasa. Hal paling menarik adalah pada saat itu mereka merumuskan posisi dari pada bangsa Papua: kita ini sedang dimana, dan akan menuju kemana, apa kekuatan yang ada pada kita. Di dalam kongres tersebut, jelas bahwa bangsa Papua telah memutuskan tidak ada masa depan di bawah Indonesia. Di bawah Indonesia kami bangsa Papua hanya tulang. Itu keputusan kongres.
Sebagai orang yang terlibat dalam perjuangan pada kongres tersebut, pada bulan Februari tahun 1999, saya juga termasuk memimpin Tim 100 yang pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan presiden Habibie untuk menuntut diadakannya dialog.
Jadi, pada tahun 1998 perjuangan orang Papua itu berubah melalui mekanisme demokrasi, bukan lagi gerilya di hutan.
Pak Octo menyadari bahwa kalau proses penyelesaian kasus HAM ini dilakukan dengan sebenar-benarnya dengan pemerintah Indonesia, ini kan akan mendapatkan simpati dari dunia internasional, dan hal ini akan menyempitkan perjuangan orang Papua untuk merdeka. Bagaimana menanggapi hal ini?
Akar dari pada seluruh pelanggaran HAM di Papua adalah in life for self determination, hak kami di rampas. Kalau memang Indonesia mau menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah negara demokrasi, ya itu akarnya. Semua orang Papua yang mati dibunuh oleh Indonesia ini bukan karena curi ayam atau merampok barang milik Indonesia. Tidak. Tidak sama sekali. Kami mati karena perjuangan politik. Hak penentuan nasib sendiri kami di rampas dan dilanggar oleh Indonesia.
Jadi, kalau Indonesia mau menjadi sebuah Negara yang demokratis dan diakui oleh dunia dia harus buka demokrasi itu seluas-luasnya. Pembunuhan terhadap orang Papua yang dilakukan pada tahun 1960an sejak perjanjian New York Agreement itu di tanda tangani.
Makanya di dalam demonstrasi-demonstrasi orang Papua selalu mengatakan New York Agreement tahun 1962 itu akar persoalan. Karena masalah itu ada di situ.
Apa kaitan identitas Melanesia dengan identitas orang Papua? Kalau misal kita mau ngomong, siapa orang asli Papua?
Identitas Melanesia sebetulnya identitas antropologi yang dipakai untuk membatasi, kalau di dalam Indonesia, hanya orang Papua saja. Maluku itu sebetulnya Polinesia. Ciri khasnya adalah di dalam budaya Melanesia itu tidak mengenal tembaga. Kalau di Nusa Tenggara Timur (NTT) itu ada gold, dan itu peralihan dan itu sebetulnya adalah Polinesia. Melanesia itu hanya Papua ke PNG hingga Salomon Island.
Tetapi ada yang mengatakan, misalnya orang NTT, Flores ini pun masuk Melanesia. Kalau saya, misal saya berkunjung ke pulau-pulau kecil, itu baru saya tahu betul, namanya orang Flores bukan Melanesia. Mereka itu Polinesia. Orang Maluku itu Polinesia. Melihat dari bahasanya mereka, wajah mereka, sama dengan orang Maulind.
Sekarang tergantung definisi apa yang harus kita pakai. Antara Papua dan PNG sama sekali tidak ada perbedaan. Dalam budaya, kebiasaan, cara hidup, dan lain-lainnya.
Sekarang kan Indonesia akan bilang kami punya 11 juta rakyat Melanesia yang ada di Indonesia. Sekarang pertanyaannya, apakah orang Maluku pernah bangga dan mengatakan kalau mereka itu Melanesia? Tidak pernah to? Apakah orang Flores pernah mengaku kalau mereka itu orang Melanesia? Tidak pernah to?
Sangat aneh ketika melihat tiba-tiba Negara melakukan klaim kalau ada juga Melanesia lainnya selain Papua di Indonesia. Apakah Maluku pernah bangga dengan adanya PNG, Salomon Island, Vanuatu dan lain-lainnya? Dan mereka pernah bermimpi untuk akan bersama-sama? Tidak pernah to? Jakarta bagi mereka adalah pusat segala-galanya, bukan di Negara-negara melanesia. Karena itu ada jong Ambon, jong Maluku, tetapi tidak ada jong Papua pada saat sidang BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945. Batas itu ada di Maluku, tidak sampai di Papua.
Orang Papua itu menderita karena hanya mempertahankan identitas dan budaya mereka sebagai Melanesia. Musik dan tari sebagai Melanesia. Identitas adat istiadat sebagai Melanesia. Mengapa? Karena itulah identitas kami dalam memperjuangkan identitias bangsa kami yang adalah bukan Indonesia. Melanesia itu identitas kami dalam perjuangan.
Negara membuat kami supaya tidak menyebut identitas kami bertahun-tahun. Musik, tari, dan lain-lain dilarang untuk berkembang, dengan alasan yang diberikan Indonesia karena akan memperkuat nasionalisme Papua. Kita lihat, Arnold Ap yang seorang kurator, budayawan dan antropolog yang ternama melalui group musik Mambesak, dia hanya berjalan dari kampung ke kampung dan memberi semangat kepada rakyat untuk kembali menghidupkan budaya. Apa yang terjadi? Dia dibantai dan dibunuh oleh tentara Indonesia. Ini adalah bagian dari mesin kolonial.
Jadi kalau saudara-saudara dorang bilang kami sesama bangsa Melanesia, saya bilang tidak. Tentara Patimura adalah tentara yang paling jahat. Yang bangsa Papua tahu sampai detik ini.
Ini berkaitan dengan soal identitas orang asli Papua. Kalau kita lihat statistik penduduk Papua sekarang, 52 persen itu kan jumlahnya orang non Papua. Bagaimana ULMWP menanggapi persoalan ini, dalam konteks siapa orang asli Papua?
Hal ini menjadi tantangan bagi kami dan memacu kami bekerja lebih keras, siang dan malam sebelum tahun 2020, dimana pada tahun itu, kami hanya akan menjadi kurang dari 25 persen. Itu pasti akan terjadi.
Jadi tugas kami itu adalah menceritakan tentang fakta ini. Ini temuan akademis yang mempergunakan statistik Indonesia. Indonesia tidak lakukan perbandingan terkait pergeseran penduduk, dimana di tahun 2020, kami akan menjadi 23 persen jumlah orang asli Papua.
Nah, oleh karena itu bagi kami menjadi alat pendorong dan kami akan pakai secara maksimal dan memperlihatkan tameng kebijaksanaan Indonesia yang sebetulnya adalah proses penjajahan. Dengan, pertama, mengembangkan Papua yang hanya satu provinsi menjadi dua provinsi, lalu dari DPR RI sudah mensahkan Papua menjadi tiga provinsi. Tinggal dianggarkan dari pemerintah untuk mekarkan provinsi tersebut karena pertemuan parlemen sudah lewat.
Juga, dimana sekarang ini ada 43 kabupaten akan menjadi 72 kabupaten. Lalu pembangunan yang bukan untuk masyarakat sipil dan infrastruktur yang dibangun yang dipenuhi dengan investasi, penambahan militer, transmigrasi penduduk. Setiap kabupaten akan membentuk Kodam, Kodim, Korem, Koramil, Kapolres, dan lain-lainnya. Infrasitruktur milik militer kan dibangun karena berbatasan langsung dengan PNG, Australia, dan Filipina maka sesuai dengan undang-undang pertahanan Negara akan dipenuhi defense, katanya. Sekarang, apakah PNG atau Australia punya pasukan militer dan pernah menyerang ke Papua? Tidak ada to.
Iya, itulah undang-undang memberikan peluang untuk masuknya militer secara besar-besaran ke Papua. Jadi, hilangnya bangsa Papua itu rill dan sampai saat ini sedang terjadi. Hal-hal ini yang perlu untuk kita beritahukan dan menjelaskan kepada dunia.
Ini juga yang penting untuk diketahui oleh pembaca IndopPROGRESS soal munculnya gerakan anak-anak muda di Papua yang militan, berani memobilisasi masa, juga mulai ada diskusi-diskusi soal ideologi. Bagaimana reaksi ULMWP melihat hal ini?
Ini merupakan hal utama yang harus saya ucapkan banyak terima kasih kepada iklim yang tercipta. Anak-anak ini kan mereka bertumbuh dari realitas di depan mereka, dimana temannya yang di bantai kayak binatang oleh militer Indonesia. Begitu banyak teman dalam perjuangan yang dibantai dan tidak pernah di proses secara hukum.
Jadi mereka melihat bahwa kamu sekolah tinggi-tinggi juga akan habis di bawah penjajahan Indonesia. Antara berjuang atau betul-betul kau tersingkir di dalam komunitas gerakan yang mereka bentuk.
Ini merupakan suatu kemenangan yang tidak pernah kami rencanakan. Dan ini adalah sebuah kebangkitan dan revolusi yang I am taking for granted dan saya tahu betul bahwa saya harus berperan dalam hal-hal ini. Jadi kami saling menguntungkan. Saya beruntung karena, pertama, saya punya pasukan lapangan yang siap take and do peaceful movement anytime. Sedangkan mereka sudah lama merindukan seorang pemimpin yang bisa menyatukan dan bisa melihat dan mendengar semua yang mereka inginkan. Dan ketika saya mulai terpilih untuk memimpin ULMWP di dalam strategi, kemudian Benny Wenda yang punya keahlian di dalam public speak. Mereka juga melihat bahwa mereka yang selama ini jalan sendiri-sendiri bisa bersatu. Anak-anak ini melihat dari sisi ini. Dan anak-anak ini luar biasa. Kami sudah dapat momentum. Jadi betul-betul ini sangat luar biasa untuk kami dan sebuah kemenangan yang Indonesia tidak akan bisa patahkan. Indonesia bunuh satu orang, ok. Anak-anak ini akan siap mati dan berjuang terus. Tetapi darah dari pada perjuangan ini akan selalu berkobar dan mengalir di mereka, maupun kami.
Dulu zaman saya, tahun 1980an dan 1990an, saya tidak menyaksikan teman dan saudara saya di bunuh depan saya. Tahun 1968 di kampung saya kebetulan ada peristiwa pembunuhan dan penembakan. Tetapi sesudah itu tidak ada lagi saya menyaksikan teman dan saudara saya dibantai dan dibunuh oleh militer.
Tetapi sekarang ini, temannya dibunuh dan dibantai di depan mereka sendiri. Masuk penjara hanya karena melakukan demonstrasi. Itu kan ideologis dan itu pahlawan. Misalnya saya punya keponakan-keponakan di Papua, saya paksa mereka untuk kuliah tetapi mereka tidak mau kuliah dan mereka lebih memilih untuk berjuang demi bangsa ini. Ini momen dan semangat perjuangan.
Sekarang anak-anak ini mereka bangga setiap menit bisa mereka daur ke mana-mana lalu baku bakar (saling menaikan isu dengan tuntutan Papua Merdeka lewat demonstrasi damai). Jadi ini tidak hanya ada di Papua tetapi di seluruh pulau-pulau kecil di Pasifik, semua semua ada perwakilan dari Papua yang bicara tentang Papua merdeka.
Jadi Indonesia punya diplomasi yang hanya mainkan PNG dan Fiji, silahkan saja kalau mereka bisa menang. Tetapi kami selalu bilang bahwa kamu datang di tempat yang kami sudah bikin kebun. Kami sekarang ibarat pohon kelapa yang kuat. Kami sudah tanam dari tahun 1960an hingga sampai saat ini. Perjuangan kami yang juga bagian dari Pasifik itu sudah sejak zaman Belanda. Kalau Indonesia mau jualan dan beritahu ke mereka bahwa Papua itu Indonesia, omong kosong. Untuk Pasifik, Indonesia tidak akan mampu pengaruhi mereka.
Mungkin yang terakhir, pak Octo ada pesan dan kesan untuk kaum demokrat di Indonesia mau pun anak-anak muda di Papua?
Bagi kami, kemerdekaan Papua sungguh-sungguh akan memberikan keuntungan yang besar untuk Indonesia. Misalnya di PNG, 60 persen inverstasi milik Australia. Pertama dari sisi ekonomi Indonesia mempunyai tenaga kerja yang luar biasa yang kami butuhkan di Papua. Jadi secara ekonomi akan menguntungkan Indonesia.
Kemudian dari sisi populasi penduduk dan hubungan Indonesia dengan Papua Barat, ini hubungan sudah 53 tahun. Kawin-mengawin dan lain sebagainya sudah menyebabkan percampuran yang luar biasa. Jadi, kemerdekaan Papua itu tidak akan putus serta-merta dengan pemisahan ini.
Lalu yang lebih penting lagi sebetulnya, kalau kita mau memperlihatkan Indonesia itu sebagai sebuah Negara demokrasi yang menghargai bangsa-bangsa, misal kita bilang Australia, kamu sikat bangsa Aborigin atau kamu hancurkan Maulind di New Zeland, dan atau Indian di Amerika begitu, Indonesia bisa menjadi satu role modeldengan memberikan satu kesempatan kepada rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan penentuan nasib sendiri belum tentu akan merdeka. Tetapi karena orang Papua belum pernah ada kesempatan untuk menentukan nasib sendiri, maka inilah yang diminta oleh rakyat Papua, oleh pejuang kemerdekaan: kasihlah kesempatan bahwa rakyat Papua mau memilih, apakah rakyat Papua ingin merdeka, atau bagian dari Indonesia, itu sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari.
Kami betul-betul memohon kepada para pejuang HAM yang memperjuangkan kebebasan untuk mendukung (back-up) anak-anak muda Papua yang terus bangkit ini. Hanya satu yang anak-anak muda Papua Barat minta, yaitu penentuan nasib sendiri. Mereka tidak pilih untuk membunuh orang, mereka hanya bicara dengan yang ada pada mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri.
Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang selama ini menjadi suara dan bersedia bersama-sama dengan anak-anak Papua untuk berjuang dan juga kepada media-media di Indonesia yang sangat menyedihkan ini, bahwa di era reformasi yang terbuka ini, hanya beberapa media alternatif saja yang mewartakan keadaan yang rill di Papua. Ini sangat menyedihkan.
Karena itu, media-media mainstream, seperti Kompas, Sinar Harapan, Suara Pembaharuan, Republika, Tempo, mereka ini tidak pernah mau menyuarakan kejadian-kejadian di Papua. Padahal, dulu waktu Tempo di bredel, saya yang ada di lapangan pada saat itu. Tanya semua aktivis itu. Saya berjuang dengan Goenawan Mohammad, untuk kembalikan Tempo seperti semula. Goenawan meminta kepada para pejuang Papua Merdeka di Belanda, pada saat saya waktu ikut kursus di Welsh, Belanda. Kita bantu Goenawan untuk pembebasan bersama kita. Juga waktu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dibentuk, saya juga terlibat untuk berjuang bersama-sama demi kebebasan kita.
Jadi, orang Papua selalu menjadi bagian di dalam demokrasi Indonesia, sehingga menjadi tidak adil kalau media-media ini, di era reformasi, tidak mengkat realita yang ada di Papua.
Saya juga mau bicara untuk pembawa-pembawa agama Kristen di Indonesia. Kami orang Papua itu mayoritas orang Kristen. Kenapa tidak ada persekutuan gereja-gereja untuk melihat umat di Papua itu di bantai? Dimana statemen-statemen dari pembawa-pembawa gereja yang protes terhadap Negara, kalau jemaat di Papua sedang dibantai oleh militer Indonesia? Jadi, bagi kami, para pemimpin gereja di Papua, pada suatu saat, saya yang memimpin gerakan kemerdekaan mau pun Anda, kami semua akan menghadap Tuhan Allah dan kami akan di tanya waktu saya memberikan kewenangan itu, what you do? Apa yang kau lakukan untuk umat saya yang di bantai ini? Pada saat itu mereka juga akan bertanggung jawab kepada Tuhan yang memanggil mereka untuk memimpin gereja, ketika rakyat Papua dibantai di depan gereja, tidak ada pemimpin gereja yang berjuang. Tidak ada pemimpin gereja yang bersuara. Hingga seluruh Pasifik Selatan bersekutu dan membawa persoalan Papua pun pemimpin-pemimpin gereja Indonesia ini berusaha mengatakan bahwa, situasi di era Jokowi ini baik adanya, dia orang baik, banyak orang Kristen dipakai disekitarnya, dia sangat manusiawi. Ini sangat menyedihkan.
Gereja yang semestinya berjuang untuk manusia yang tertindas, sampai saat ini tidak berjuang. Hanya itu saja dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih.***
0 comments:
Post a Comment