Peluang dan tantangan tersebut adalah :
Peluang
1. Wilayah (Papua) tidak lagi berada di bawah kendali pasukan Indonesia yang sudah sangat lama melakukan tindakan kekerasan terhadap penduduk asli Papua. Tingkat kekerasan di Timor Timur turun setelah pasukan Indonesia meninggalkan wilayah itu, sehingga sangat wajar untuk mengharapkan hal yang sama akan terjadi di Papua Barat yang merdeka.
Beberapa pertanyaan selama ini mempertanyakan apakah masalah Papua Barat akan bisa benar-benar diselesaikan selama militer Indonesia hadir di Papua.
1. Wilayah (Papua) tidak lagi berada di bawah kendali pasukan Indonesia yang sudah sangat lama melakukan tindakan kekerasan terhadap penduduk asli Papua. Tingkat kekerasan di Timor Timur turun setelah pasukan Indonesia meninggalkan wilayah itu, sehingga sangat wajar untuk mengharapkan hal yang sama akan terjadi di Papua Barat yang merdeka.
Beberapa pertanyaan selama ini mempertanyakan apakah masalah Papua Barat akan bisa benar-benar diselesaikan selama militer Indonesia hadir di Papua.
2. Papua akan memiliki kontrol atas pembangunan ekonomi mereka sendiri, termasuk pendapatan dari sumber daya alam, yang bisa disalurkan kepada proyek-proyek pembangunan akar rumput.
Tantangan
1. Divisi Sosial.
Negara Papua yang baru terbentuk akan dan harus berurusan dengan perpecahan antara migran dan penduduk asli Papua. Peristiwa baru-baru ini mengkonfirmasi adanya peningkatan ketegangan antara penduduk asli Papua dan pendatang. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena, seperti yang disorot di atas, migran sekarang merupakan sekitar setengah dari penduduk Papua Barat, dan mengendalikan sebagian besar kehidupan ekonomi di Papua. Selain itu, pemekaran provinsi dan kabupaten baru telah meningkatkan persaingan antara kelompok masyarakat adat yang berbeda sehingga menciptakan ancaman baru bagi stabilitas Papua yang independen dan merdeka. Sebuah rencana transisi yang jelas dengan dukungan luas di basis dan persatuan pemerintah yang kuat dengan dukungan internasional diperlukan untuk menjamin stabilitas negara yang baru terbentuk.
1. Divisi Sosial.
Negara Papua yang baru terbentuk akan dan harus berurusan dengan perpecahan antara migran dan penduduk asli Papua. Peristiwa baru-baru ini mengkonfirmasi adanya peningkatan ketegangan antara penduduk asli Papua dan pendatang. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena, seperti yang disorot di atas, migran sekarang merupakan sekitar setengah dari penduduk Papua Barat, dan mengendalikan sebagian besar kehidupan ekonomi di Papua. Selain itu, pemekaran provinsi dan kabupaten baru telah meningkatkan persaingan antara kelompok masyarakat adat yang berbeda sehingga menciptakan ancaman baru bagi stabilitas Papua yang independen dan merdeka. Sebuah rencana transisi yang jelas dengan dukungan luas di basis dan persatuan pemerintah yang kuat dengan dukungan internasional diperlukan untuk menjamin stabilitas negara yang baru terbentuk.
2. Kapasitas Administratif.
Otonomi Khusus 2001 meningkatkan jumlah orang Papua dalam posisi kepemimpinan, tetapi tidak memberikan pelatihan yang sepadan dan pendidikan dalam rangka memastikan bahwa penunjukan seseorang mampu berfungsi secara efektif. Peningkatan sumber daya yang mengalir melalui anggaran internal tanpa perhitungan yang tepat hanya memperburuk masalah.
Agar berhasil, Papua yang merdeka sangat membutuhakn dukungan internasional untuk mengembangkan administrasi yang efektif dan terlatih.
Otonomi Khusus 2001 meningkatkan jumlah orang Papua dalam posisi kepemimpinan, tetapi tidak memberikan pelatihan yang sepadan dan pendidikan dalam rangka memastikan bahwa penunjukan seseorang mampu berfungsi secara efektif. Peningkatan sumber daya yang mengalir melalui anggaran internal tanpa perhitungan yang tepat hanya memperburuk masalah.
Agar berhasil, Papua yang merdeka sangat membutuhakn dukungan internasional untuk mengembangkan administrasi yang efektif dan terlatih.
3. Kurangnya Infrastruktur.
Wilayah Papua Barat memiliki infrastruktur dasar yang sangat miskin, termasuk fasilitas kesehatan dan kekurangan pendidikan. Mengingat situasi yang menantang, menetapkan ketentuan kesejahteraan dasar mungkin salah satu tantangan yang paling mendesak untuk Papua yang merdeka.
Wilayah Papua Barat memiliki infrastruktur dasar yang sangat miskin, termasuk fasilitas kesehatan dan kekurangan pendidikan. Mengingat situasi yang menantang, menetapkan ketentuan kesejahteraan dasar mungkin salah satu tantangan yang paling mendesak untuk Papua yang merdeka.
4. Keamanan Internal.
Militer dan polisi Indonesia saat ini bertanggung jawab untuk memastikan keamanan internal. Sebagaimana dicatat, kehadiran militer dan polisi Indonesia di Papua dan tindak kekerasan yang telah mereka lakukan terhadap penduduk asli Papua berada di inti konflik saat ini. Jika layanan keamanan Indonesia keluar dari Papua, menjadi penting untuk memastikan bahwa kepolisian yang terlatih baik yang bertanggungjawab kepada pemerintah Papua bisa cepat mengambil alih peran keamanan sebelumnya, untuk memastikan keamanan internal dan untuk mencegah gangguan dalam hukum dan ketertiban, dan kekerasan etnis. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa ini sering menjadi tantangan utama bagi negara-negara yang baru merdeka.
Militer dan polisi Indonesia saat ini bertanggung jawab untuk memastikan keamanan internal. Sebagaimana dicatat, kehadiran militer dan polisi Indonesia di Papua dan tindak kekerasan yang telah mereka lakukan terhadap penduduk asli Papua berada di inti konflik saat ini. Jika layanan keamanan Indonesia keluar dari Papua, menjadi penting untuk memastikan bahwa kepolisian yang terlatih baik yang bertanggungjawab kepada pemerintah Papua bisa cepat mengambil alih peran keamanan sebelumnya, untuk memastikan keamanan internal dan untuk mencegah gangguan dalam hukum dan ketertiban, dan kekerasan etnis. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa ini sering menjadi tantangan utama bagi negara-negara yang baru merdeka.
By. Jubi
0 comments:
Post a Comment